Home » » Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli

Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli

Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli

Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yg bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yg bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan.

Tim Visi Yustisia (2014:3) mengemukakan bahwa:
“Perlindungan yg diberikan BPJS Ketenagakerjaan  berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),  Jaminan Kematian (JK),  Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yg memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial”.

Tim Visi Yustisia (2014:3) mengemukakan bahwa:
“Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.Status kepesertaan dari program Jamsostek setelah PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.   Bagi perusahaan dan pekerja mandiri yg sudah menjadi peserta program Jamsostek untuk program JHT, JKK dan JK, kepesertaannya tidak mengalami perubahan dan tidak perlu melakukanz registrasi ulang. Bagi perusahaan dan pekerja mandiri yg menjadi peserta program JPK perlu melakukan pendaftaran ulang ke BPJS Kesehatan (dulunya PT Askes)”.

Dari uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah: Sebagai Lembaga Negara yg bergerak dalam bidang asuransi sosial. Dengan adanya  BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi dan dengan adanya jaminan yg diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan rasa aman kepada para pekerja untuk  dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan tersebut.

Jenis program BPJS Ketenagakerjaan

Tim Visi Yustisia (2014:5) mengemukakan bahwa:
“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana yg ditetapkan dalam UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS Sesuai dengan amanat UUD tanggal  1 Januari 2014 PT.Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik yg menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yaitu sebagai berikut:
  1. Jaminan hari tua(JHT)
  2. Jaminan Kematian(JK)
  3. Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK)
  4. Jaminan Pensiun(JP).Akan diatur lebih lanjut.
Baca juga: PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN

Jaminan Hari Tua

Tim Visi Yustisia (2014:6) mengemukakan bahwa :
 “Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yg ditujukan sebagai simpanan yg dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yg bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meniggal dunia, cacat total atau telah mencapai usia pensiun (55) tahun”.

a. Manfaat Jaminan Hari Tua(JHT)
Manfaat Manfaat Jaminan Hari Tua(JHT) adalah akan dibayarkan kepada berdasarkan akumulasi dan hasil pengembangannya,jika peserta memenuhi salah satu persyaratan berikut:
  1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap
  2. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya lima tahun dengan masa tunggu satu bulan.
  3. Menjadi warga negara asing dengan pergi keluar negeri dan tidak kembali atau menjadi pegawai negeri sipil(PNS) TNI/POLRI
b. Tata Cara Pengajuan Jaminan
Setiap permintaan JHT,tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan.
  • Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) atau BPJS Ketenagakerjaan asli
  • Kartu Indentitas diri KTP/SIM(fotocopi dan asli) 
  • Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau penetapan pengadilan hubungan industrial.
  • Kartu keluarga (KK)
  • Foto copy buku tabungan.
  • Formulir JHT yg telah diisi
  • NPWP untuk saldo diatas RP.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
  • Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yg mengalami cacat total dilampiri dengan surat keterangan dokter.
  • Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yg meninggalkan Wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan:
  1. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
  2. Fotokopi paspor
  3. Fotokopi VISA
  • Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yg meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dilampiri :
  1. Surat keterangan kematian dan rumah sakit/ kepolisian/ kelurahan
  2. Fotokopi kartu keluarga
  • Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yag berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 1(satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yg bersangkutan berhenti bekerja,dilampiri dengan:
  1. Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.
  2. Surat pernyataan belum bekerja lagi.
  3. Permintaan JHT bagi tenaga kerjja yg menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembayaran JHT.
Baca juga: Contoh Kuesioner Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas

Jaminan Kecelakaan Kerja

Tim Visi Yustisia (2014:6) mengemukakan bahwa:
“kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis risiko kerja, sangat mungkin terjadi dimana pun dan dalam bidang pekerjaan apa pun. Akibat dari kecelakaan kerja bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian, cacat fungsi, cacat total, bahkan meninggal dunia. Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha melalui pengalihan risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi tenaga kerjanya yg jumlahnya berkisar antara 0,24% 1,74% dari upah sebulan, sesuai kelompok resiko jenis usaha”.